MEDIA SUARA PALU, Jakarta – Dilansir dari Siaran Pers Humas Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia No: 310/SP/HM.01.02/POLHUKAM/11/2024, Menko Polkam Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan mengumumkan pembentukan tujuh desk prioritas dalam mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers usai memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (4/11/2024).
Tujuh desk yang dibentuk beserta leading sector-nya adalah:
1.Desk Pilkada (Leading: Kementerian Dalam Negeri)
Memastikan penyelenggaraan Pilkada yang aman, lancar, jujur, dan adil
Mencapai target IDI 2025 sebesar 81,69-85,23
2.Desk Pencegahan/Penyelundupan (Leading: Kemenko Polkam)
Menangani isu penyelundupan dan pengawasan perbatasan
Koordinasi lintas kementerian untuk pencegahan penyelundupan
3.Desk Pemberantasan Narkoba (Leading: Kapolri)
Penanganan peredaran narkotika
Pemberantasan jaringan narkoba
4. Desk Penanganan Judi Online (Leading: Kapolri)
Pemberantasan praktik perjudian online
Pengawasan transaksi digital mencurigakan
5.Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara (Leading: Jaksa Agung)
Optimalisasi penerimaan devisa negara
Pengawasan aliran dana
6.Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola (Leading: Jaksa Agung)
Penindakan kasus korupsi
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
7.Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data (Leading: Kemenkominfo dan BSSN)
Penguatan keamanan siber nasional
Perlindungan data pribadi dan infrastruktur vital
Seluruh desk diberi tenggat waktu kerja 3 bulan dengan kemungkinan perpanjangan sesuai kebutuhan. Hadir dalam rapat tersebut jajaran pejabat tinggi negara termasuk Mendagri Tito Karnavian, Menlu Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menkominfo Meutya Viada Hafid, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan pejabat tinggi lainnya.
Komentar