Editorial Media Suara Palu
Industri pertambangan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah, selalu menjadi polemik. Di satu sisi, tambang dijanjikan sebagai motor penggerak ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah.
Namun, di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan dampak negatif yang tak bisa diabaikan: kerusakan lingkungan, konflik lahan, dan ketimpangan sosial yang semakin tajam.
Siapa yang Diuntungkan?
Salah satu dalih utama keberadaan tambang adalah membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal. Namun, apakah benar masyarakat sekitar yang menikmati hasilnya?
Faktanya, mayoritas tenaga kerja yang dipekerjakan berasal dari luar daerah, sementara warga lokal hanya kebagian pekerjaan kasar dengan upah rendah.
Belum lagi, hilangnya lahan pertanian dan perikanan akibat ekspansi tambang justru memperburuk kesejahteraan warga yang bergantung pada sumber daya alam tersebut.
Kerusakan yang Tak Terpulihkan
Eksploitasi tambang sering kali berujung pada kehancuran lingkungan. Penebangan hutan untuk membuka akses tambang menyebabkan deforestasi, meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor.
Sungai-sungai yang dulu menjadi sumber air bersih kini tercemar limbah tambang yang mengandung zat beracun.
Ironisnya, upaya reklamasi dan rehabilitasi lingkungan oleh perusahaan tambang sering kali hanya formalitas belaka, tanpa dampak nyata bagi ekosistem yang telah rusak.
Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum
Di atas kertas, regulasi pertambangan di Indonesia cukup ketat. Namun, implementasi di lapangan jauh dari harapan.
Pengawasan yang lemah dan seringnya kolusi antara pengusaha tambang dan oknum pemerintah membuat berbagai pelanggaran lingkungan dan sosial luput dari sanksi.
Perizinan tambang sering kali diberikan tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat sekitar, yang justru menjadi pihak yang paling terdampak.
Masalah yang Tak Kunjung Usai
Tambang ilegal menjadi ancaman serius yang sulit diberantas. Aktivitas pertambangan tanpa izin marak terjadi, merusak lingkungan tanpa ada tanggung jawab hukum.
Sering kali, ada dugaan bahwa tambang ilegal ini justru dilindungi oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan ekonomi. Padahal, jika dibiarkan, dampaknya akan jauh lebih destruktif dibandingkan tambang resmi.
Keberlanjutan dan Keadilan Sosial
Sudah saatnya pemerintah lebih serius dalam mengawasi sektor tambang. Transparansi dalam perizinan, pengawasan ketat terhadap pelanggaran, serta pemberdayaan masyarakat lokal harus menjadi prioritas.
Tidak bisa lagi kita membiarkan eksploitasi tambang yang hanya menguntungkan segelintir pihak tetapi merugikan banyak orang.
Jika tidak, maka janji kesejahteraan yang diusung oleh industri tambang hanyalah ilusi belaka, sementara kerusakan yang ditinggalkannya akan terus menghantui generasi mendatang.
Tambang simbol kesejahteraan atau hantu kerusakan berkelanjutan ?
Komentar