Editorial Media Suara Palu
Korupsi telah menjadi momok yang terus menggerogoti negeri ini. Hampir setiap tahun, kita disuguhi berita tentang pejabat yang tertangkap tangan menyalahgunakan wewenang demi memperkaya diri.
Ironisnya, banyak dari mereka adalah tokoh yang seharusnya menjadi panutan, tetapi justru mengkhianati kepercayaan rakyat.
Salah satu faktor utama yang membuat pejabat terjerumus dalam korupsi adalah keserakahan. Gaji yang besar dan fasilitas mewah ternyata tidak cukup bagi mereka.
Ada hasrat untuk memiliki lebih, hidup lebih glamor, dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara.
Ditambah dengan lemahnya sistem pengawasan serta budaya “semua juga melakukan,” praktik korupsi akhirnya menjadi seperti tradisi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Sistem politik yang mahal juga menjadi penyebab lain. Banyak pejabat yang harus mengeluarkan dana besar untuk memenangkan jabatan, dan begitu berkuasa, mereka berusaha “balik modal” dengan cara yang tidak sah.
Akibatnya, proyek-proyek pembangunan yang seharusnya menjadi hak rakyat justru menjadi ladang keuntungan pribadi.
Hukuman bagi para koruptor pun masih jauh dari kata menjerakan. Banyak kasus di mana pelaku hanya mendapat hukuman ringan, bahkan setelah bebas masih bisa menikmati hasil kejahatannya.
Tanpa hukuman yang benar-benar tegas, korupsi akan terus berulang dan sulit diberantas.
Oleh karena itu, kita membutuhkan langkah nyata untuk menghentikan praktik ini. Transparansi harus diperkuat, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, dan sistem politik harus diperbaiki agar tidak lagi menjadi ajang investasi kekuasaan.
Yang paling penting, integritas harus ditanamkan sejak dini, karena korupsi bukan hanya masalah sistem, tetapi juga persoalan moral.
Jika korupsi terus dibiarkan, negara ini akan berjalan di tempat, dan rakyat akan terus menjadi korban dari kerakusan para pemimpinnya. Saatnya bertindak, bukan sekadar berwacana.
Lalu, dimana moral usai ucap Sumpah Jabatan ?
Komentar