Editorial Media Suara Palu
Tahun 2025, di Sulawesi Tengah kembali memiliki pemimpin baru. Seiring dengan pergantian ataupun berlanjutnya periode Gubernur/Walikota/Bupati, harapan masyarakat di pelosok terhadap akses pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik kembali menggantung.
Namun, harapan ini bukan barang baru—ia terus muncul di setiap periode pemerintahan, hanya untuk kembali dihadapkan pada realitas yang sama
Realitas pendidikan dan kesehatan di pelosok Sulawesi Tengah berbicara dengan suara yang lebih keras daripada janji kampanye.
Sekolah-sekolah dengan fasilitas minim, tenaga pengajar yang tidak merata, hingga anak-anak yang harus menempuh perjalanan jauh demi belajar masih menjadi potret keseharian.
Di sektor kesehatan, keterbatasan tenaga medis, fasilitas Puskesmas yang kurang memadai, serta sulitnya akses layanan kesehatan di daerah terpencil masih menjadi kendala utama.
Pemimpin baru tentu datang dengan berbagai janji manis. Pembangunan sekolah, pemerataan tenaga pengajar, dan peningkatan layanan kesehatan menjadi bagian dari narasi kampanye yang menarik.
Namun, masyarakat tidak butuh janji, mereka butuh aksi nyata. Pertanyaannya, apakah pemerintah benar-benar memiliki strategi konkret dan anggaran yang memadai untuk merealisasikan visi ini? Ataukah ini hanya sekadar jargon politik yang berulang?
Membangun pendidikan dan kesehatan yang merata di pelosok bukan sekadar soal anggaran, tetapi juga distribusi tenaga kerja, infrastruktur, dan kebijakan yang berorientasi jangka panjang.
Tanpa sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, masalah ini akan terus menjadi siklus yang berulang. Jika Pemimpin benar-benar serius, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem distribusi tenaga pengajar dan medis, serta memanfaatkan teknologi digital untuk menjembatani kesenjangan ini.
Media Suara Palu akan terus mengawal dan mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan isu fundamental ini. Pendidikan dan kesehatan bukan sekadar agenda politik, melainkan hak dasar yang harus dipenuhi.
Jika Pemipin baru gagal membuktikan komitmennya, masyarakat berhak menagih dan mempertanyakan, karena janji tanpa aksi hanya akan menjadi catatan panjang dari pemimpin yang datang dan pergi.
Komentar