Media Suara Palu, Banggai– Proyek reboisasi pantai di Desa Longkoga Timur, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, menuai sorotan tajam dari masyarakat setempat.
Pasalnya, proyek yang bersumber dari dana APBN tahun 2024 ini diduga dikerjakan asal-asalan hingga berujung pada kegagalan total.
Informasi yang dihimpun, proyek ini melibatkan sepuluh orang dalam satu kelompok kerja. Namun, mirisnya, sejak tahap penanaman hingga pemagaran, banyak anggota kelompok serta masyarakat sekitar tidak dilibatkan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan efektivitas pengerjaan proyek tersebut.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa proyek ini hanya dikerjakan oleh pengurus kelompok tanpa partisipasi masyarakat yang tinggal di sekitar pantai.
“Kami tidak mengetahui proyek ini berasal dari mana, siapa yang mengelola, dan berapa besar anggarannya. Ini sangat meresahkan,” ujarnya.
Masyarakat berharap agar aparat penegak hukum (APH) serta dinas terkait segera turun tangan untuk menyelidiki proyek ini.
Jika ditemukan adanya unsur penyimpangan, mereka meminta agar pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum.
Dugaan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi proyek semakin menguat setelah pernyataan dari seorang pegawai kehutanan yang menyebut bahwa proyek ini merupakan tanggung jawab kelompok kerja yang telah diajukan ke dinas kehutanan. Kenyataan di lapangan, pekerjaan tersebut justru hanya dilakukan oleh segelintir orang.
“Kami sangat menyayangkan proyek ini yang seharusnya memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat malah gagal total. Ada indikasi aroma tak sedap dalam pelaksanaan proyek ini,” tambah seorang warga.
Ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp, Tim Teknis Program Kegiatan Reboisasi Pantai menegaskan bahwa tanggung jawab sepenuhnya ada pada kelompok kerja.
“Silakan koordinasi langsung dengan ketua kelompok karena mereka yang bertanggung jawab atas proyek ini. Hingga saat ini, kami belum menerima laporan dari mereka mengenai penyebab kegagalan proyek,” ujar salah satu perwakilan tim teknis.
Masyarakat berharap ada transparansi dalam pengelolaan proyek berbasis swakelola demi kepentingan bersama dan kelestarian lingkungan.
Komentar