Media Suara Palu, Palu- Hari ketiga kegiatan Sekolah Feminis Palu yang digelar pada Minggu (27/4) di Aula BPMP Prov. Sulteng membawa peserta pada sebuah diskusi reflektif yang mendalam mengenai perjuangan politik atas tubuh perempuan.
Diskusi ini mengangkat tema terintegrasinya industri global, negara, komunitas, dan rumah tangga dalam menciptakan pola kekuasaan yang membatasi kebebasan perempuan.
Para peserta diajak untuk menggali dan merenung tentang pengalaman pribadi mereka terkait tubuh perempuan. Setiap peserta diminta menuliskan hal-hal yang pernah mereka alami, kemudian mendiskusikannya secara terbuka untuk memahami lebih dalam bagaimana tubuh perempuan sering kali dijadikan objek kekuasaan, baik dalam konteks sosial maupun politik.
Ika, pemateri dan pemantik diskusi, mengkritisi konstruksi patriarki dan keterkaitannya dengan kapitalisme. Menurut Ika, patriarki, yang pertama kali dikemukakan oleh sosiolog Max Weber, bukan hanya membatasi peran perempuan dalam ruang publik tetapi juga menjadi alat untuk memperkuat eksploitasi dalam sistem kapitalis.
Diskusi semakin panas ketika Ika membahas hubungan tubuh perempuan dengan kebijakan politik dalam era globalisasi. Ia menyoroti kebijakan-kebijakan seperti pencurian tanah, UU PMA 1967, dan UU Perkawinan yang, menurutnya, dirancang untuk membatasi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan negara.
“Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya dampak, tetapi merupakan strategi yang digunakan oleh penguasa untuk melanggengkan eksploitasi dan ketidaksetaraan,” ujar Ika dengan tegas.
Kegiatan Sekolah Feminis ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang teori-teori feminis, tetapi juga memberi ruang bagi perempuan untuk menyuarakan pengalaman mereka, memperkuat solidaritas, dan mengasah kesadaran kritis terhadap ketidakadilan yang terus berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.
Diskusi ini menjadi langkah penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di tengah tantangan patriarki yang masih sangat kuat di masyarakat.
Komentar